Kuasa hukum pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra Foto: Republika TV/Surya Dinata
” Yusril dianggap telah mencederai hasil keputusan ijtima’ ulama “
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wacana muktamar luar biasa Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menggulingkan posisi Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra bergulir. Muktamar luar biasa ini bergulir setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB yang dipimpin Yusril memutuskan dukungan ke pasangan calon (paslon) nomor 01 Jokowi-Ma’ruf melalui rapat pleno DPP PBB pada 19 Januari 2019 lalu.
Salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PBB daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), Habib Muchsin Alatas, mengakui ada langkah persiapan muktamar luar biasa PBB tersebut. Hal ini terkait sikap politik caleg PBB yang masih memegang hasil Ijtima’ Ulama yang mendukung paslon nomor 02 Prabowo-Sandi.
“Di antara yang kita dorong saat ini adalah soal muktamar luar biasa. Tapi yang berhak memutuskan itu adalah Majelis Syuro dan Dewan Syariah,” kata Habib Muchsin kepada wartawan, Selasa (29/1).
Ia menyebut komunikasi terkait mempersiapkan hal itu telah dipersiapkan, dan ada timnya yang sekarang sudah berkomunikasi dengan Majelis Syuro, Mahkamah Partai, dan para wali amanah yang ikut mendirikan PBB.
“Kita (caleg PBB pendukung hasil ijtima’ ulama) akan dorong agar bikin sikap taktis dan strategis secepat mungkin, bila tidak kita akan melepaskan keanggotaan dari PBB,” ujarnya.
Penegasan yang sama disampaikan caleg PBB untuk DPR dari Dapil Sumbar I, Irfianda Abidin. Menurut Irfianda Yusril sebagai ketua umum telah mengabaikan keputusan Majelis Syuro untuk mengikuti hasil ijtima’ ulama dengan mendukung paslon nomor 02.
Dengan demikian, kata dia, para caleg PBB yang masih memegang keputusan Majelis Syuro menginginkan adanya muktamar luar biasa untuk mengganti Yusril. Ia mengungkapkan hampir semua caleg PBB terutama yang mengikuti keputusan Majelis Syuro sepakat perlu ada pergantian pimpinan. Dan saat ini sudah ada calon yang bersedia mengganti posisi Yusril. Tinggal bagaimana mekanisme organisasi kepartaian.
“Secepatnya akan kita persiapkan untuk menuju muktamar luar biasa PBB ini,” kata dia.
Irfianda mengaku informasi muktamar luar biasa ini juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa anggota Majelis Syuro dan tokoh pendiri PBB. Ia berharap bila memang rencana muktamar luar biasa ini terselenggara, setidaknya sebelum pilpres muktamar luar biasa sudah bisa digelar.
