Kerakusan dan Kepongahan Penguasa digulung Lapar dan Harga Diri Rakyat.
Pati, Kabupaten terletak di Pantai Utara Jawa Tengah dengan Luas Wilayah sekitar 1.500 km2 berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa. Pekan ini telah kembali mengulang sejarah perlawanan. Dulu zaman kolonial Belanda perlawanan dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama SAMIN, maka kemudian pemerintah kolonial Belanda menamainya dengan Gerakan Samin. Gerakan perlwanan tanpa kenal kompromi.
Pekan ini momentum perlawanan itu muncul dengan dipicu oleh dua hal yaitu: pertama kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250% yang mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, dengan menggelar dialog dan demonstrasi kepada Bupati. Kedua dipantik oleh ucapan Bupati Pati, Sudewo saat masyarakat menyampaikan aspirasinya “silahkan demo, mau 5000 massa 50.000 massa saya tidak takut, keputusan yang sudah saya ambil tak akan berubah”.
Rabu 13 Agustus 2025 lebih dari 100.000 orang kumpul demo besar di Kantor Bupati Pati, tuntutannya tak lagi soal Pajak, akan tetapi menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Kemudian sebagian massa “memaksa” anggota DPRD Pati untuk mengadakan Sidang Paripurna membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo.
Demo besar ini diliput berbagai media, dan viral oleh netizen pada berbagai plarform medsos, berbagai gambar, tulisan dan vidio. Suasana kecewa, marah, lapar tak hanya dilampiaskan kepada Bupati dan ASN Pati, akan tetapi juga dilampiaskan kepada aparat kepolisian yang menjaga agar suasana tetap kondusif. Namun kemarahan itu tak terbendung sehingga ada anggota polisi yang terluka akibat lemparan dan pukulan massa.
Sungguh menyedihkan kondosi ini, sebagai bangsa yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya terjadi pristiwa tragis. Ya pristiwa seolah-olah masih dalam suasana rakyat terjajah, bagaikan gerakan Samin melawan arogansi Penjajah Kolonial Belanda.
Tentu pristiwa tersebut hendaklah menjadi pelajaran/intropeksi bagi kita semua selaku rakyat Indonesia, terlebih lagi bagi orang yang mendapatkan amanah kekuasaan. Bahwa sejatinya kekuasaan atau kepimimpinan adalah Pelayan Rakyat. Memimpin rakyat untuk mencapai tujuan hidup bernegara; melindungi, mencerdaskan, memajukan, mensejahterakan, mewujudkan perdamaian dan keadilan.
Mengapa bisa terjadi kerakusan dan kepongahan seorang Pejabat? Sesungguhnya rakus dan pongah tidak hanya ada pada pejabat, rakus dan pongah sesungguhnya adalah bagian dari “jiwa yang buruk” sesuai dengan penciptaan Alloh. Difirmankan-Nya dalam Alqur’an Surat (91) As-Syam ayat 8 “lalu Dia (Alloh) mengilhamkan kepadanya (manusia) jalan kejahatan dan ketaqwaan”. Secara azali memang manusia telah Alloh tanamkan potensi jahat (rakus, angkuh, ddl), namun potensi ini tentunya tak akan berkembang pesat jika tidak menemukan midiumnya, atau komunitasnya. Terlebih lagi bagi seseorang yang tekun beribadah dan ingat akan akherat.
Namun pada kondisi Indonesia saat ini, terutama 10 tahun terakhir ini, masa rezim Joko Widodo bersama partai-pendukungnya, situasi dan kondisi bangsa Indonesia menjadi “medium yang tepat” untuk tumbuh suburnya sifat-sifat buruk manusia Indonesia. Orang-orang yang arogan, rakus, dan kurang rasa malu-nya mendapatkan kesempan yang baik untuk menjadi Pejabat di berbagai level. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo sendiri dituduh orang ijazahnya palsu. Dan parahnya lagi, mencalonkan anaknya Gibran menjadi wakil presiden, dengan MK merubah Undang-undang mengenai syarat umur pencalonan Presiden-Wakil Presiden. Bahkan menurut salah satu ahli hukum tatanegara Indonesia Feri Amsari, putusan MK yang mengabulkan Gibran memenuhi syarat tak pernah disidangkan di MK, beliau menegaskan sanggup bertanggungjawab dunia akherat terhadap hal tersebut.
Sungguh menyedihkan 80 tahun Indonesia merdeka, sepertinya belum beranjak untuk mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil makmur dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Mengapa demikian? Hemat kami adalah karena Bangsa Indonesia tidak fokus Membangun Jiwa warga bangsa, apalagi para pemimpinnya.
Tidak fokus dan percaya diri menjalankan dan mewujudkan, menumbuh-kembangkan Jiwa Pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sistem pendidikan yang kurang fokus mewujudkan tujuan pendidikan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3., Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintah masih berfokus pada masalah ekonomi, belum berfokus pada nilai ketaqwaan, maka tidak mengherankan jika semua rakyat hanya berfikir-bekerja-untuk ekonomi. Hal ini pasti menumbuh suburkan sifat rakus-pongah-congkak-dengki dan irihati. Dari Ka’ab bin Mâlik Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya.” Hadits ini shahih.
Nyatalah sifat tamak terhadap harta dan kedudukan sangat membahayakan. Maka terjadilah Kerakusan dan Kepongahan Penguasa digulung Lapar dan Harga Diri Rakyat.
Penulis
K.H. Ansori, S.P.
Sekretaris Dewan Dakwah Lampung
Anggota MUI Lampung, Komisi Dakwah.
