Bandar Lampung – Puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung (AMPBL) melaksanakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung pada hari Jumat 4 Oktober 2024 , untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Tugu Pagoda di Teluk Betung.
Pertemuan tersebut Diterima Ketua DPRD Sementara H. Bernas bersama Wakil Ketua Sementara H. Sidik Efendi. Bersama ketua2 Fraksi; Gerindra, PKS, Nasdem, Golkar, PDIP, dan PKB. Dalam audiensi tersebut, AMPBL yang terdiri dari lintas tokoh adat, budaya, sejarawan, tokoh agama, serta tokoh pemuda, yang diwakili oleh KH. Ansori dari dewan dakwah lampung mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa pembangunan Tugu Pagoda tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan aspirasi Masyarakat yang banyak menolak didirikannya Tugu Pagoda karena tanpa ada sosialisasi dari Walikota Eva Dwiana. KH. Ansori juga menyoroti potensi terganggunya kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga dengan baik di Provinsi Lampung Selain itu menurut Arif, dari Ketua Komunitas Masyarakat Cinta Peduli Budaya Lampung (MAD CABUL) yang juga tergabung dalam AMPBL mengatakan bahwa pembangunan Tugu Pagoda tidak memiliki kaitan dengan sejarah dan budaya Lampung. “Keberadaan Tugu Pagoda justru mengabaikan sejarah lokal, di mana kedatangan bangsa China ke Lampung pada abad ke-18 berada di tanah adat Marga Teluk Betung, dan tidak ada hubungan budaya antara China dan Lampung,” tegasnya.
Penolakan tersebut juga diperkuat oleh Habib Umar Assegaf, yang mempertanyakan urgensi pembangunan Tugu Pagoda di tengah situasi ekonomi saat ini. “Selam aini tidak ada masalah intoleransi di Lampung yang signifikan. Jadi, apa urgensinya membangun Tugu Pagoda? Justru lebih penting mengutamakan anggaran untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti gaji guru honorer atau penanganan banjir,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut Yuhadi dari Fraksi Golkar mengatakan bahwa tidak tahu menahu terkait adanya Pembangunan tugu pagoda tersebut yang ia ketahui hanya anggarannya sebesar 2-4 milliar, selain itu Yuhadi mengatakan bahwa saat dirinya berada di Komisi 3 memang akan dibangun tugu tetapi tidak ada harus tugu Pagoda.
Setelah audiensi, Destra Yudha, S.H., M.Si., Ketua Laskar Lampung, menyatakan kekecewaannya atas sikap pimpinan sementara DPRD yang dianggap tidak memberikan solusi konkrit. “Kami kecewa karena DPRD tidak memberikan rekomendasi untuk menghentikan sementara pembangunan Tugu Pagoda. Kami akan melanjutkan audiensi ini ke PJS Walikota Bandar Lampung dan siap melakukan aksi lebih lanjut jika pembangunan tetap dilanjutkan,” tegasnya. AMPBL menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada keputusan yang jelas dari pihak berwenang.
Mereka juga berharap pemerintah dan DPRD dapat meninjau ulang proyek tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Lampung yang mengutamakan kearifan lokal serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah Sementara itu, hadir pula Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung H. Purnawirawan, menjelaskan bahwa Pembangunan Tugu Pagoda adalah usulan dari FKUB sebagai lambang kerukunan Umat Beragama “Sebelumnya kami sampaikan ketika itu kami hanya mengajukan untuk pembangunan tugu tersebut, namun tidak hanya ada tugu Pagoda saja, dimana dikawasan ini nanti akan ada Gapura dengan ciri khasnya (China Townn) namun didalamnya akan ada keberagaman agama, saya sudah memberi masukkan selain adanya Tugu Pagoda, itu akan dibuatkan Tugu Al Qur’an, Tugu Santri dan Neon Box bertuliskan Asmaul Husna yang akan di pasang di kawasan tersebut, lalu akan ada tugu persahabatan yang melabangkan umat kristiani dan lain sebagainya.
Kawasan ini akan mencerminkan Kebudayaan, kearifan lokal dan juga selain itu kawasan ini di target menjadi kawasan central pariwisata yang harapannya bisa mendorong ekonomi dari segi pariwisata” jelas H. Purnawirawan Ketua FKUB Kota Bandar Lampung. Ustad Ridwan Tokoh Masyarakat Teluk Betung juga mengatakan bahwa Warga Bandar Lampung, khususnya Telukbetung, dikenal sangat toleran terhadap keberagaman, terbukti dengan tidak adanya gangguan dalam pembangunan rumah ibadah agama lain, seperti Gereja di Gudang Garam dan rumah ibadah Budha di Telukbetung.
Namun, sejak tahun 1970-an, belum pernah terjadi penggunaan fasilitas umum secara sepihak seperti saat ini. Meskipun warga mendukung pembangunan rumah ibadah di area masing-masing, seperti Menara Al-Furqon, mereka menolak pembangunan simbol-simbol agama atau etnis tertentu, seperti Tugu Pagoda, di fasilitas umum yang dapat memicu disintegrasi sosial. Mereka juga kecewa bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengusulkan pembangunan Tugu Pagoda dan meminta agar pembangunan ini dihentikan atau diubah menjadi monumen yang lebih mewakili aspirasi masyarakat Bandar Lampung.
