Pernyataan Pak Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menyarankan umat Islam untuk “meninggalkan zakat” demi mempopulerkan wakaf dan sedekah memicu kekhawatiran serius. Di tengah tingginya gairah filantropi masyarakat—di mana Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia—pernyataan dari seorang tokoh selevel menteri ini sangat disayangkan.
Kekeliruan diksi dalam komunikasi publik ini berisiko menjadi fatal. Alih-alih membangkitkan kesadaran berwakaf, infaq dan sedekah, narasi tersebut justru dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara atas persoalan ekonomi, yang kemudian ditimpakan kepada umat dengan kesan bahwa umat ini “pelit”. Terlebih lagi, muncul wacana penggunaan dana zakat dan wakaf untuk program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berpotensi menabrak aturan syariat dan peruntukan asli dana umat.
Oleh karena itu, diperlukan pelurusan pemahaman agar zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak dibenturkan, melainkan diletakkan pada posisi dan fungsinya masing-masing secara beriringan.
Kekeliruan Tafsir dan Bahaya Menggugat Rukun Islam
Gagasan untuk “meninggalkan zakat” dengan dalih bahwa Al-Qur’an lebih mempopulerkan kata shadaqah adalah sebuah ketidaktepatan penafsiran. Menteri Agama mengutip Surah At-Taubah ayat 103: “Khudz min amwalihim shadaqatan…”. Secara tekstual memang menggunakan kata shadaqah, namun dalam disiplin ilmu tafsir—bahkan merujuk pada tafsir resmi Kementerian Agama sekalipun—makna shadaqah dalam ayat tersebut adalah zakat wajib. Zakat secara terminologi adalah bentuk sedekah yang diwajibkan dengan ketentuan-ketentuan spesifik.
Menyarankan umat untuk “meninggalkan zakat” sama halnya dengan menggugat Rukun Islam. Rukun adalah ruh dari agama itu sendiri. Sejarah mencatat dengan tinta tebal bagaimana ketegasan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu yang memerangi kaum yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau dengan tegas menyatakan tidak akan memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Konsekuensi dari menyepelekan rukun agama ini sangatlah berat, dan narasi tersebut bisa menjadi pijakan pembenaran bagi mereka yang memang enggan menunaikan kewajiban zakatnya.
Mengabaikan Perjuangan Panjang Pelembagaan Zakat di Indonesia
Sebagai pejabat negara, apresiasi terhadap institusi zakat harusnya dikedepankan. Perjuangan memformalkan zakat di Indonesia bukanlah proses semalam. Sejak era Presiden Soeharto pada tahun 1974, lalu terbitnya SKB 2 Menteri (Menag dan Mendagri) pada 1991-1999 yang melahirkan BAZIS, hingga disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Tahun 2011, zakat telah memiliki payung hukum yang kuat.
BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional telah menjelma menjadi lembaga independen yang profesional. Pernyataan yang menyudutkan zakat ibarat langkah mundur yang mencederai perjuangan panjang para pegiat zakat dan melemahkan gerakan filantropi yang sudah terbangun kokoh. Tentu, evaluasi tetap diperlukan, misalnya terkait kritik besarnya anggaran iklan kampanye zakat yang mencapai miliaran dan diambil dari dana ZISWAF. Namun, solusinya adalah perbaikan tata kelola, bukan dengan mendelegitimasi syariat zakat itu sendiri.
Sinergi, Bukan Substitusi: Berbeda Peran, Satu Tujuan
Zakat, infak dan wakaf memiliki karakteristik fiqih yang sangat berbeda, sehingga keduanya tidak untuk dipertukarkan, melainkan saling melengkapi. Zakat merupakan jaring pengaman sosial dasar. Zakat sangat terikat oleh aturan yang ketat (qath’i). Ada syarat nishab (batas minimal harta), haul (batas waktu satu tahun), besaran tarif yang dibatasi (umumnya 2,5%), dan distribusinya dibatasi secara mutlak hanya untuk 8 golongan (asnaf). Zakat berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hajat hidup dasar umat dan jaring pengaman sosial.
Sedangkan infaq dan sedekah merupakan bantuan spontan dan fleksibel yang memiliki perbedaan dengan zakat. Infak dan sedekah sunnah tidak memiliki batas waktu, nisab, maupun batasan nominal. Ini adalah instrumen reaktif dan fleksibel yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, untuk keperluan kebaikan apa saja.
Selanjutnya wakaf menjadi motor utama penggerak peradaban. Wakaf menahan aset pokoknya dan menyalurkan manfaatnya secara terus-menerus. Wakaf tidak memiliki syarat nisab, tidak dibatasi 2,5%, dan asnaf-nya jauh lebih luas. Seseorang yang hartanya belum mencapai nisab zakat tetap bisa berwakaf. Peradaban Islam memang besar karena wakaf. Namun, ironisnya hari ini konsep pendanaan abadi (endowment fund) yang berakar dari wakaf justru lebih masif dijalankan oleh institusi Barat seperti Harvard, MIT, atau kelompok agama lain (seperti LDS Church) dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Narasi yang benar bukanlah meninggalkan zakat demi wakaf, melainkan bagaimana wakaf dapat menopang zakat untuk mengangkat derajat umat. Ketika zakat belum cukup untuk memenuhi hajat hidup dasar masyarakat, instrumen wakaf dan sedekah hadir untuk menambal kekurangan tersebut. Dengan pengelolaan wakaf yang produktif, kesejahteraan umat akan meningkat, sehingga orang miskin (mustahik) perlahan naik kelas menjadi orang yang wajib berzakat (muzakki). Ketika kebutuhan dasar (dharuriyat) sudah tertutupi oleh zakat yang melimpah, maka dana wakaf dapat berfokus untuk membangun puncak peradaban (tahsiniyat): mendirikan universitas kelas dunia, rumah sakit gratis, dan riset teknologi tingkat tinggi.
Kesimpulan
Menteri Agama semestinya memilih diksi yang lebih bijak dalam memberikan literasi filantropi kepada umat. Mempopulerkan wakaf adalah sebuah keharusan demi kemajuan peradaban, namun mengusulkan untuk “meninggalkan zakat” adalah narasi yang keliru secara teologis, ahistoris, dan berbahaya bagi psikologi umat. Negara harus hadir memperkuat institusi zakat sebagai kewajiban dasar, sekaligus mendorong wakaf sebagai pilar kejayaan masa depan. Keduanya adalah dua sayap peradaban Islam yang harus mengepak secara bersamaan.
Oleh : Farizal, SEI., ME
Pengurus Dewan Dakwah Lampung
