Jakarta- India dilanda kerusuhan besar pada akhir pekan lalu. Ini terjadi setelah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mengesahkan Undang-Undang (UU) Amandemen Warga Negara atau Citizenship Amendment Bill (CAB), yang dianggap anti-Muslim.
Akibat pengesahan UU ini, di wilayah India Timur terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian, Reuters melaporkan, Kamis (12/12/2019). Pihak kepolisian dikabarkan menggunakan senjata api dan mengeluarkan tembakan demi membubarkan pendemo.
Kerusuhan itu menyebabkan dua orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka, AFP melaporkan, mengutip seorang dokter di rumah sakit tempat para pasien di bawa. “Beberapa dari orang-orang itu dibawa dengan luka-luka karena peluru. Dua dari 21 orang itu telah meninggal,” kata Ramen Talukdar, Jumat.
Lalu, apa sebenarnya isi dari UU Amandemen Warga Negara India sehingga bisa memicu perpecahan di negara itu? Mengutip BBC News, salah satu isi UU Amandemen Warga Negara itu yaitu memungkinkan imigran ilegal non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pemerintah, yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), berdalih UU ini sebagai bentuk perlindungan India kepada masyarakat asing yang menjadi korban “penganiayaan agama”.
Namun, di bawah UU ini, umat Muslim India akan diharuskan untuk membuktikan bahwa mereka memang adalah warga negara India. Sehingga ada kemungkinan warga Muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan. Parahnya, aturan ini tidak berlaku untuk agama lain, karena ada kejelasan alur dalam UU tersebut. UU yang menjadi sumber kericuhan merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.
Kelompok Islam, oposisi, kelompok hak asasi manusia menganggap UU itu bertujuan untuk memarginalkan 200 juta Muslim di India. Majelis tinggi parlemen India mengadakan pemungutan suara untuk meloloskan UU ini pada 11 Desember, di mana hasilnya 125 suara mendukung berbanding 105 suara menentang. Dua hari sebelumnya UU ini telah lolos dari majelis yang lebih rendah. Saat ini telah ada sekitar 700 tokoh India, yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, dan aktor, yang menandatangani pernyataan tegas untuk menolak UU tersebut.
