All for Joomla The Word of Web Design

Indonesia Darurat LGBT dan Minol

“Perilaku penyimpangan seksual LGBT dan ‘minol’ (minuman beralkohol) harus dilarang dengan UU”

Indonesia Darurat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) dan Miras. Demikian tema yang diangkat dalam Diskusi Publik oleh Fraksi PKS di DPR RI, Senin, 12 Februari 2018, dengan narasumber Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., mewakili Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sosiolog Prof. Musni Umar, Anggota Panja Revisi UU KUHP Soenmandjaja dan Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas.

Diskusi dihadiri oleh utusan-utusan dari ormas, antara lain dari Aila (Aliansi Cinta Keluarga) yang beberapa hari sebelumnya juga telah mengadakan seminar tentang bahaya LGBT di gedung Nusantara V, MPR RI; dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia yang diwakili oleh Dr. H.T. Romli Qomaruddien, M.Si.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan diskusi ini diselenggarakan untuk kembali menegaskan sikap tegas Fraksi PKS yang menolak perilaku LGBT dan penjualan miras secara bebas.

“Fraksi PKS serius mengawal agar perilaku LGBT dan peredaran bebas miras menjadi objek terlarang dalam undang-undang. Pelarangan perilaku LGBT melalui revisi UU KUHP, sementara miras melalui RUU Pelarangan Minuman Beralkohol,” ujar Jazuli. Ia juga mengharapkan masyarakat menyadari bahwa Indonesia saat ini darurat LGBT, miras dan narkoba. Ini sangat memprihatinkan. Data-data tentang itu, menurut Jazuli, telah banyak dipaparkan oleh peneliti, akademisi dan aktivis kemanusiaan.

“Tanpa kita sadari penyebaran LGBT, miras dan narkoba sudah sangat luas dan mengkhawatirkan bahkan menjadi ancaman serius bagi ketahanan bangsa. Ancaman terhadap ideologi, identitas dan karakter bangsa khususnya nilai-nilai agama, relijius, dan kemanusiaan,” kata Jazuli. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan permasalahan LGBT dan miras sebagai tanggung jawab moral bersama sebagai warga negara. Ini soal penyimpangan nilai, identitas dan karakter bangsa dan jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. “Mereka sakit, tapi sebagaimana orang sakit bisa disembuhkan, saya yakin pelaku LGBT dan korban kecanduan miras juga bisa disembuhkan,” pungkas Jazuli.

“Kita bangsa yang berketuhanan dan beradab sesuai adat ketimuran. LGBTdan miras jelas bukan budaya Indonesia!” ujarnya.

Menurut Jazuli, salah satu cara efektif untuk mencegah perilaku yang merusak itu berkembang luas dan merusak generasi bangsa adalah dengan melarangnya secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan Ketua Pusat Kajian Dewan Da’wah Dr. H.T. Romli Qommaruddien, M.Si melengkapinya dari sudut pandang lain. Karena berawal dari kebebasan dan pembiaran, maka “Menekan LGBT dan Miras harus dilakukan dengan pembatasan liberalisasi berpikir,” ujar Romli Qommaruddien, dengan kembali menancapkan nilai-nilai agama untuk menangkal kultur dan kebebasan tanpa batas. Dibalik itu, Romli Qommaruddin menengarai ada pihak yang merencanakan kehancuran Indonesia. Hal ini bisa dilihat, mereka yang membela LGBT, mengangkat persoalan HAM, yang membela aliran sesat Syiah dan Ahmadiyah, “Orangnya itu-itu juga,” ujarnya. Hal ini dibenarkan Ketua Aila, Rita Soebagyo.

Banyaknya penyimpangan perilaku seksual masyarakat, menjadi keprihatinan para orangtua, tak terkecuali organisasi dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Prof. Bondan mengatakan banyaknya anggota masyarakat yang terlibat melakukan penyimpangan orientasi seksual ini menandakan masyarakat yang sakit. “Pemerintah sudah seharusnya hadir mengatasi hal ini, karena hal terpenting dari akibat LGBT ini adalah rusaknya moral anak bangsa, jauhnya mereka dari agama,dan gelapnya masa depan mereka, kecuali hanya sebagai beban pemerintah.

Ketua Aila, Rita Soebagyo mengatakan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia sudah lebih dari 140.000 orang. Mereka adalah korban dari akibat oerientasi seks yang salah, baik karena pergaulan maupun ‘minol’ (minuman beralkohol). “Bayangkan, biaya perawatan mereka sekitar Rp. 700.000/minggu/orang. Siapa yang menanggung? Pemerintah. Jadi pemerintah harus mengeluarkan uang sekitar 2-3 trilyun per tahunnya, dan akan terus meningkat,” papar Rita Soebagyo. Ia menjelaskan hal ini, utamanya diarahkan kepada Pemerintah dan DPR yang sedang mengolah revisi UU KUHP dan RUU Pelarangan Minuman Beralkohol. Menurutnya, Pemerintah sudah seharusnya hadir dalam urusan penyimpangan orientasi seksual masyarakat. Rita juga menghendaki hadirnya pemerintah tidak semata dalam urusan pembiayaan kesehatan korban LGBT, tetapi juga menyelamatkan mereka dari orientasi seksual yang salah. Pemerintah harus turun bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan lembaga keagamaan untuk secara masif merangkul, merehabilitasi dan menyembuhkan setiap warga negara dengan perilaku LGBT dan ketergantungan miras dan narkoba. Menurut Rita, ini tanggungjawab pemerintah.

Prof. Musni Umar mengatakan bahwa LGBT adalah virus yang sengaja ditebarkan ke Indonesia dengan dalih Hak Asasi Manusia oleh negara-negara yang mengincar Indonesia. “Jangan salah, Indonesia adalah target dari proyek sekularisasi dan liberalisasi dunia. Maka untuk menguasai Indonesia, yang paling mudah adalah melumpuhkan dulu kekuatan masyarakatnya. Dan mereka mengucurkan biaya yang sangat besar untuk itu,” paparnya. Prof. Musni Umar mengingatkan pemerintah agar menganggap penting masalah ini. “Jangan biarkan bangsa ini dirusak oleh bangsa lain,” tegasnya.

Humas Dewan Dakwah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password